Admin Padang – Kementerian Haji dan Umrah menegaskan kembali komitmennya untuk mewujudkan Zona Integritas secara menyeluruh melalui pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penegasan ini disampaikan langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umrah, Zainal Abidin, pada kegiatan pembinaan pegawai di Aula Hasnawi Karim UPT Asrama Haji Embarkasi Padang, Jumat (21/11/2025).
Dalam sambutannya, Zainal menyampaikan bahwa proses transisi kelembagaan haji saat ini memerlukan langkah cepat dalam memperkuat struktur, koordinasi, dan tata kelola. “Transisi ini tidak mudah. Perubahan kelembagaan menuntut mitigasi yang tepat agar tidak muncul area kosong dalam pengawasan dan pelayanan kepada jemaah,” ujarnya di hadapan para pegawai.
Ia menegaskan bahwa keberadaan Kementerian Haji dan Umrah merupakan amanat Presiden RI untuk memaksimalkan pelayanan haji, sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai satu dari dua negara di dunia, selain Arab Saudi, yang memiliki kementerian khusus mengelola penyelenggaraan ibadah haji.
Dalam kesempatan tersebut, Zainal juga menyoroti sejumlah tantangan strategis yang harus segera diperkuat dalam proses transformasi kelembagaan. Ia menekankan bahwa koordinasi transisi dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah harus berjalan tanpa celah agar tidak terjadi kekosongan fungsi pengawasan.
Selain itu, ekosistem ekonomi haji dan umrah yang semakin kompleks turut menuntut kemampuan pengawasan yang lebih profesional, terutama terkait pengelolaan aset, keuangan, dan investasi. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah pengawasan lintas sektoral, mengingat penyelenggaraan haji melibatkan banyak instansi dalam dan luar negeri seperti imigrasi, kesehatan, transportasi, hingga mitra di Arab Saudi.
Zainal juga menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap penyelenggaraan umrah mandiri, yang meskipun memberi kebebasan kepada jemaah, tetap memiliki potensi risiko penyimpangan apabila tidak diawasi secara serius.Untuk semakin memperkuat akuntabilitas kelembagaan, Kementerian Haji dan Umrah juga akan didampingi oleh Kejaksaan sebagai mitra penegakan integritas.
Zainal mengapresiasi seluruh jajaran pegawai UPT Asrama Haji Embarkasi Padang yang dinilainya telah bekerja keras memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah. Ia mengajak seluruh SDM untuk terus memperkuat komitmen menuju WBK dan WBBM sebagai langkah nyata meningkatkan kualitas layanan sekaligus kesejahteraan pegawai.
Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Padang, Afrizen, menyampaikan terima kasih atas perhatian besar Inspektorat Jenderal. Ia menyebut kunjungan ini menambah motivasi di tengah peningkatan kapasitas pegawai. “Minggu lalu, Asrama Haji Padang juga menjadi salah satu yang dipilih dalam pelatihan peningkatan pelayanan perhotelan bagi SDM. Ini bentuk dukungan nyata bagi peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh Kemenhaj kepada Asrama Haji,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Mustafa, menegaskan bahwa jajaran Kemenag se-Sumbar siap memberikan dukungan penuh. Dalam momentum transisi ini, Mustafa memastikan persiapan pelaksanaan haji di daerah tetap berjalan maksimal. Salah satunya adalah pelaksanaan istitha’ah kesehatan yang sedang berlangsung di berbagai kabupaten/kota.
“Kedatangan Itjen ini memberikan pemahaman langsung terkait titik rawan pelayanan haji, memperkuat mitigasi, menjaga marwah institusi, dan menegaskan akuntabilitas sebagai indikator utama,” kata Mustafa.
Kegiatan pembinaan ini turut dihadiri Kepala Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji Kanwil Kemenag Sumbar, PLHUT Kota Padang, dan jajaran Kemenag Kota Padang. Dengan semakin diperkuatnya integritas dan pengawasan, Kementerian Haji dan Umrah menargetkan pelayanan kepada jemaah semakin bersih, profesional, dan berdampak luas bagi masyarakat. (HumPro)
