Admin Padang Pariaman – Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Asrama Haji Padang Pariaman pada Rabu (26/02/2025) guna meninjau kesiapan Sumatera Barat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Rombongan dipimpin oleh Hj. Lisda Hendrajoni dan disambut langsung oleh Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Padang, Dr. H. Afrizen, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat, Dr. H. Mahyudin, beserta Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota se-Sumbar.
Dalam sambutannya, Hj. Lisda Hendrajoni menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan memastikan kesiapan layanan haji di Sumatera Barat, termasuk kesiapan Asrama Haji Padang Pariaman dalam menyambut jemaah. Ia menekankan pentingnya seleksi petugas haji yang profesional serta sosialisasi kebijakan murur dan tanazul agar seluruh rangkaian persiapan dapat berjalan optimal.
“Kami ingin memastikan bagaimana kesiapan di Embarkasi Padang dalam menyambut jemaah, bagaimana hasil rekrutmen petugas haji, serta sejauh mana kebijakan murur dan tanazul telah disosialisasikan. Semua ini dilakukan untuk memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji, karena pelayanan haji merupakan tanggung jawab pemerintah dalam membina umat,” ujar Hj. Lisda Hendrajoni.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa ibadah haji adalah amanat konstitusi dalam melindungi segenap bangsa, sehingga pemerintah harus memastikan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan haji. Komisi VIII DPR RI juga berkomitmen untuk terus memantau dan mengawal kesiapan ini agar berjalan sesuai harapan.
Kepala Kanwil Kemenag Sumatera Barat, Dr. H. Mahyudin, menyampaikan bahwa berbagai persiapan telah dilakukan, termasuk rekrutmen petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter yang telah berlangsung pada 5 Desember 2024 di Kanwil Sumbar. Sementara itu, seleksi PHD telah dilakukan pada 23 Januari 2025.
Terkait maskapai penerbangan, Mahyudin mengungkapkan sesuai keputusan Dirjen PHU Kemenag RI bahwa Embarkasi Padang akan menggunakan maskapai Lion Air untuk penerbangan haji tahun 2025. Koordinasi dengan maskapai tersebut telah dilakukan guna memastikan kelancaran transportasi udara bagi para jemaah haji.
Hingga 24 Februari 2025, jumlah jemaah haji Sumatera Barat yang telah melakukan pelunasan mencapai 2.555 orang, atau sekitar 55,39% dari total kuota jemaah haji yang tersedia. Angka ini menunjukkan progres yang cukup baik dalam persiapan keberangkatan jemaah dari Sumatera Barat.
Selain itu, Mahyudin menekankan bahwa kesiapan layanan transportasi darat juga menjadi perhatian utama. Ia berharap Asrama Haji Padang Pariaman dapat dimanfaatkan secara optimal setelah penyelesaian pembangunan, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik bagi jemaah haji.
Sementara itu, Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Padang, Dr. H. Afrizen, menyampaikan bahwa Asrama Haji Padang Pariaman baru saja diserahterimakan dari Kanwil Kemenag Sumbar ke UPT Asrama Haji Embarkasi Padang pada 25 Februari 2025, tepatnya pukul 17.30 WIB. Meskipun baru sehari dikelola secara resmi, pihaknya optimis dalam pengelolaan asrama ini.
Dr. H. Afrizen menegaskan bahwa Asrama Haji Padang Pariaman akan dikelola dengan baik dan diharapkan mampu memberikan pelayanan optimal bagi jemaah haji. Ia juga menyampaikan bahwa berbagai inovasi yang telah diterapkan di Asrama Haji Tabing akan diadaptasi untuk meningkatkan kualitas layanan di Asrama Haji Padang Pariaman.
Lebih lanjut, Afrizen menjelaskan bahwa di luar musim haji, Asrama Haji Padang Pariaman dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga asrama tetap memberikan kontribusi bagi negara.
Saat ini, Asrama Haji Padang telah berhasil memenuhi target PNBP setiap tahunnya, bahkan melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan fasilitas asrama tidak hanya berfokus pada musim haji, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi lebih luas.
Kunjungan Komisi VIII DPR RI ini diharapkan dapat mendorong percepatan kesiapan Sumatera Barat dalam menyelenggarakan ibadah haji tahun 2025. Berbagai catatan dan rekomendasi yang diberikan akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam meningkatkan kualitas pelayanan haji.
Dengan semangat kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, serta seluruh pemangku kepentingan, diharapkan penyelenggaraan haji tahun 2025 dapat berjalan dengan lancar dan memberikan pengalaman ibadah yang lebih baik bagi jemaah haji asal Sumatera Barat.
Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya ini, Komisi VIII DPR RI akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan pihak terkait. Hj. Lisda Hendrajoni menutup kunjungannya dengan harapan bahwa segala upaya dan kerja keras dalam persiapan haji ini mendapat ridho dari Allah SWT. (HumPro)
