Admin Padang – Pengembangan Asrama Haji menjadi perhatian khusus bagi Komisi VIII mengingat pentingnya fasilitas dan layanan bagi jamaah haji Indonesia. Melalui SBSN, anggaran sebesar Rp 61,3 miliar telah disiapkan untuk mendukung program ini pada 2024.
Hal ini disampaikan oleh H. Marwan Dasopang selaku Ketua Komisi VIII DPR RI dalam kunjungan kerja bersama belasan Anggota Komisi VIII lainnya yang dilaksanakan pada rabu (04/10/2023) di Aula Asrama Haji Padang Pariaman.
Ia juga mengungkapkan kunjungan kerja ke Padang Pariaman tersebut merupakan permintaan dari Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar Daerah Pemilihan Sumbar 2 John Kenedy Azis agar pemerintah memperhatikan asrama haji dan persoalan lainnya di Sumbar.
John Kenedy Azis pada kesempatan yang sama mengatakan pihaknya terus berupaya agar asrama haji tersebut dapat segera dioptimalisasikan penggunaannya.
Meskipun pada 2024 pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 61,3 miliar untuk melanjutkan pembangunannya melalui dana SBSN namun ia tetap meminta pemerintah agar pada 2025 besaran dana kelanjutan pembangunan bisa lebih dari Rp100 miliar.
Menurutnya Asrama Haji Padang Pariaman saat ini memang memiliki bangunan yang cukup representatif, hanya saja karena keterbatasan anggaran, maka masih banyak fasilitas yang kurang dan membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.
“Kami juga meminta kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Ditjen PHU untuk segera menjadikan Asrama Haji Padang Pariaman menjadi Unit Pelaksana Teknis sehingga pengelolaannya dapat berjalan dengan baik.” Tutur John Kenedy Azis.
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Ditjen PHU Kemenag RI, Dr. H. Saiful Mujab yang hadir bersama H. Afrizen selaku Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Padang menyampaikan, Ditjen PHU juga sedang menyiapkan regulasi dan segera mengkaji terkait permintaan dari Komisi VIII DPR RI untuk menjadikan Asrama Haji yang ada di Padang Pariaman menjadi UPT (Unit Pelaksana Teknis).
Dalam kesempatan yang sama ia menyampaikan bahwa provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi yang istimewa dikarenakan memiliki dua Asrama haji di satu Provinsi yakni Asrama Haji Padang yang berada di Tabiang juga Asrama Haji Padang Pariaman yang berada di Kecamatan Batang Anai.
“Dengan memiliki dua Asrama Haji di satu Provinsi, ini juga akan menjadi perhatian penuh dalam pengelolaannya termasuk menjadikan Asrama Haji Padang Pariaman menjadi UPT, bisa saja nantinya akan bergabung dengan UPT Asrama Haji Embarkasi Padang dan pengelolaannya dibawah UPT Asrama Haji Embarkasi Padang.” UcapSaiful Mujab.
Sementar itu H. Afrizen menyambut baik kunjungan kerja dan dukungan dari Komisi VIII. “Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Komisi VIII DPR RI. Dengan adanya dukungan ini, kami yakin Asrama Haji yang ada di Sumatera Barat akan menjadi lebih baik dan siap melayani jamaah haji serta akan lebih meningkatkan pengelolaannya,” ungkapnya. (HumPro)
