Admin Bandung – Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) selenggarakan Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M di kota Bandung. Acara pembukaan yang digelar pada Rabu (6/9/2023) ini menjadi wadah bagi pemangku kepentingan untuk mendiskusikan isu-isu terkini terkait penyelenggaraan ibadah haji.
Salah satu titik sorot utama adalah reformasi skema penetapan istithaah kesehatan jemaah haji. Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, mengusulkan agar verifikasi kesehatan jemaah dilakukan sebelum pelunasan biaya haji. “Seringkali, jemaah yang telah melunasi biaya merasa tidak nyaman jika kemudian tidak lolos verifikasi kesehatan. Kita perlu memikirkan sistem yang lebih efektif,” tutur Menag.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tb Ace Hasan Syadzily, Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki, dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief. Dalam kegiatan tersebut, H. Afrizen selaku Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Padang bersama dengan H. Syaiful Hak, Kasubag Administrasi Keuangan, turut serta menyimak secara intensif.
Menag, yang akrab disapa Gus Men, menegaskan pentingnya mengkaji ulang skema istithaah ini. Ia menyadari usulannya mungkin tidak populer, namun penting untuk komunikasi yang efektif kepada jemaah. “Kita perlu berhadapan dengan realitas saat ini, namun kita juga harus memikirkan penyelenggaraan haji di masa depan,” ujarnya.
Dalam Rakernas tersebut, berbagai terobosan untuk penyelenggaraan haji di masa depan juga dibahas. Salah satunya adalah inisiatif untuk mempersingkat masa tinggal jemaah di Tanah Suci agar biaya haji bisa ditekan.
Selain itu, pola penugasan petugas haji juga mendapat sorotan. Menag menyebutkan bahwa banyak petugas mengalami kelelahan dan kejenuhan, terutama setelah puncak ibadah haji. Oleh karena itu, perlu ada skema baru dalam pemberangkatan petugas.
Menag juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Komisi VIII DPR. “Komisi VIII memiliki akses langsung ke masyarakat. Masukan dari mereka sangat berharga bagi Kemenag,” tandasnya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Tb Ace Hasan Syadzily, memberi dukungan kepada usulan Menag. Ia mengharapkan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan haji dilakukan lebih cepat di tahun-tahun mendatang.
Mengenai skema baru yang diusulkan oleh Menag, yaitu penetapan istithaah kesehatan sebelum pelunasan, H. Afrizen memberikan dukungan. “Inovasi dan terobosan yang lahir melalui rakernas ini adalah langkah penting untuk memastikan kenyamanan dan keberlanjutan ibadah haji. Sebagai Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Padang, saya berharap bahwa skema baru ini akan membawa kemajuan signifikan dalam proses penyelenggaraan haji” ujar H. Afrizen.
Sebagai bagian dari acara, Menag meluncurkan buku “Haji Lansia di Mata Lensa MCH 2023” dan membuka langsung Pameran Foto Haji Tahun 2023 yang berlangsung selama Rakernas berlangsung hingga 9 September 2023 di Ballrom Hotel Luxury Trans Bandung.
